India telah lama berjuang untuk kerangka kripto global meskipun ekosistem kripto negara itu masih kekurangan kerangka regulasi yang jelas dan sistem pemungutan cukai yang lebih sederhana.
Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah mengajak untuk kerjasama global dalam merumuskan regulasi kripto selama Sidang Tahunan Kelompok 20 (G20).
Sebagai presiden G20, India telah mengambil tugas untuk mempromosikan kerangka global yang komprehensif untuk mengatur mata uang kripto.
G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, yang mewakili ekonomi maju dan berkembang terbesar di dunia, dan memimpin kerjasama ekonomi internasional yang memegang peran penting dalam memperkuat arsitektur dan tata kelola global dalam semua isu ekonomi internasional utama.
Dalam wawancara dengan surat kabar lokal, Modi berbicara tentang peran teknologi yang sedang muncul seperti teknologi blockchain dan kripto. Modi mencatat bahwa sifat teknologi yang sedang muncul seperti ini akan memiliki dampak global. Oleh karena itu, aturan, regulasi, dan kerangkanya tidak boleh dimiliki oleh satu negara atau sekelompok negara.
Modi mengutip contoh industri penerbangan dan mengatakan bahwa, seperti aturan dan regulasi umum yang mengatur pengendalian lalu lintas udara atau keamanan udara, teknologi yang sedang muncul seperti kripto juga harus diatur secara global.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa India ikut serta dalam percakapan regulasi kripto: “Presiden G20 India memperluas percakapan tentang kripto di luar stabilitas keuangan untuk mempertimbangkan dampak makroekonomi yang lebih luas, terutama bagi pasar-pasar negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang. Kepresidenan kami juga menjadi tuan rumah seminar dan diskusi yang memperdalam wawasan tentang aset kripto.”
Pada 1 Agustus, India merilis sebuah catatan presiden yang mencakup masukan India tentang kerangka kerja kripto global.
Saran-saran tentang kerangka kripto ini sejalan dengan pedoman yang ditulis oleh Financial Stability Board, Financial Action Task Force, dan Dana Moneter Internasional. Catatan ini juga berisi saran tambahan yang difokuskan pada negara-negara berkembang.
India telah lama berjuang untuk kerangka kripto global meskipun lingkungan regulasi kripto negara itu sendiri masih diselimuti oleh kompleksitas, kurangnya kejelasan, dan pemungutan cukai yang tinggi.
Negara ini memberlakukan pajak sebesar 30% pada keuntungan kripto pada tahun 2022, yang mengakibatkan eksodus massal perusahaan kripto yang sedang berkembang dan penurunan tajam aktivitas perdagangan kripto.
Dengan demikian, India, sebagai presiden G20 saat ini, telah memimpin upaya untuk menciptakan kerangka kerja kripto global yang komprehensif, yang dapat memberikan arah yang jelas bagi pasar kripto global, sambil menjaga kepentingan negara berkembang dan ekonomi yang sedang berkembang.
